Categories
My Blog

Mengulik Kesahihan Data Pangan

Pada 2017, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan alokasi dari APBN sebesar Rp22,1 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan alokasi 2015 yang tercatat sebesar Rp32 triliun dan pada 2016 sebesar Rp27 triliun. Menurut Anna Astrid, Kasubag Data Sosial Ekonomi, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementan, APBN ini di fokuskan pada infrastruktur untuk ko moditas strategis. “Porsi anggaran untuk petani ditingkatkan dari semula 35% menjadi 70%,” terang Anna melalui rilis 19 Juni 2017.

Klaim Pemerintah

Pemerintah mengklaim, pada 2016 produksi padi sebanyak 79,35 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 11,7% dibandingkan 2014. Produksi pa ngan yang meng alami kenaikan ber dam pak Indonesia tidak lagi im por beras medium. Bahkan, Indonesia men jadi produsen padi peringkat tiga di dunia setelah China dan India. K e b e r h a s i l a n produk si padi tersebut turut menyumbang per tumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada 2016 yang naik 3,25% dibanding 2015. Secara menyeluruh, pada triwulan-I 2017 PDB sektor pertanian menyumbang Rp306 triliun atau tumbuh 7,12% dibandingkan periode yang sama 2016. Terkait kesejahteraan petani, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) 2016 mencapai 101,65 atau meningkat 0,06% dari NTP tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) 2016 men capai 109,86 atau naik 2,3% ketimbang 2015. “Jumlah penduduk mis kin di pedesaan juga menurun dari 17,89 juta jiwa pada 2015 menjadi 17,28 pada 2016,” ungkap Anna. Jadi, Anna membantah ada nya pernyataan peng amat ekonomi yang mengatakan anggaran Kementan tidak ber dampak pada perekonomian.

Kritisi Pemerintah

Beberapa kalangan independen mera gukan data yang dikeluarkan Kementan itu. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa misalnya, mengatakan, klaim pemerintah yang menyebut luas tanam padi 13 juta ha itu overestimate (kelebihan taksir). “Berdasarkan citra satelit saja hanya 10 juta ha. Hitungan kami kurang lebih sama dengan citra satelit. Produksi padi Indonesia overestimate sekitar 23%,” terang Andreas pada dialog Kesejahteraan Petani Padi di Jakarta (21/6). Dewan Komisioner dan Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Bus tanul Arifin, juga menyoroti per nyataan surplus produksi padi tapi ternyata masih ada impor. Sejak triwulan empat 2014, menurut dia, masih terpantau adanya impor beras hingga periode Mei 2017 yang totalnya mencapai 2,74 juta ton atau senilai Rp15,7 triliun.

Selain produksi padi yang naik, Menteri Pertanian Am ran Sulaiman da lam sambutan ha lal bihalal di kantornya membanggakan tercapainya stabilitas harga pangan selama Ramadan 2017. Enny Sri Hartanti, Direktur Eksekutif INDEF, mengapreasi, stabilitas harga pangan itu terbaik dalam 10 tahun terakhir. Namun, Enny melihat, hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia selama periode 9 September 2016 sampai 12 Juni 2017, harga stabil tapi cenderung lebih tinggi dibanding harga acuan pemerintah dan harga internasional. “Harga beras medium lebih mahal 17% dari harga acuan,” katanya pada konferensi pers “Evaluasi Kebijakan Pangan di Masa Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta (10/7). Dalam kesempatan itu, Bustanul menampilkan hasil penelitian International Rice Research Intitute (IRRI) tentang biaya produksi padi negara-negara Asia. Biaya produksi di In donesia merupakan yang tertinggi. Ongkos tertinggi terlihat pada sewa tanah senilai Rp1.719/kg padi dan upah buruh lepas sebesar Rp1.115/kg padi. Dan pada pemanenan, meng habiskan sekitar Rp650/kg. Pemberian mesin pemanen kepada petani dalam rangka peningkatan produktivitas padi, di akui Bustanul, memang bagus. Namun ia menekankan, alokasi bantuan mesin itu harus tepat dengan lokasi dan jenis tanah supa ya tepat guna.